Kejagung Resmi Terima Laporan Dugaan Korupsi di Perumda Tirta Patriot

Jakarta — Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) telah resmi menerima laporan dugaan korupsi terkait pengelolaan air di Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi. Laporan disampaikan oleh Pemuda Peduli Air Minum Indonesia (PPAMI) dan langsung diproses oleh Direktorat Operasional — Bidang Pidana Khusus (PIDSUS), menandakan bahwa kasus ini sekarang masuk tahap penanganan awal, bukan seperti laporan biasa yang bisa berbulan-bulan terabaikan.

Warga Keluhkan Air Keruh, Bukti Laboratorium Soal Mutu Air

Menurut PPAMI, sejumlah sampel dari pelanggan Perumda Tirta Patriot menunjukkan bahwa air yang disalurkan tidak memenuhi standar baku mutu air minum nasional. Hasil uji laboratorium menunjukkan kekeruhan tinggi dan keberadaan coliform — parameter yang semestinya nol. 
Padahal, anggaran pengolahan air dan operasional perusahaan justru melonjak hingga miliaran rupiah. Dalam laporan keuangan 2023, biaya operasional tercatat Rp 23,1 miliar — naik signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun kenaikan anggaran itu sama sekali tidak diimbangi dengan perbaikan pelayanan dan kualitas air. 

Laporan Didukung Keluhan Warga dan RT/RW

Dalam pengajuan laporan ke Kejagung, PPAMI juga membawa suara langsung dari masyarakat — termasuk Ketua RT dan RW — yang selama ini mengeluhkan air keruh, bau, dan ketidaklayakan untuk konsumsi, masak, atau mencuci. 
Menurut Ketua PPAMI, Garisah Indarul Haq, disposisi cepat dari PIDSUS menandakan bahwa laporan tersebut dianggap serius dan layak ditindaklanjuti secara hukum. 

Potensi Dugaan Korupsi: Anggaran Besar, Hasil Minim

Kasus ini menggambarkan ironi: meskipun dana pengolahan air membengkak, kualitas pelayanan justru buruk. Warga merasa dirugikan — tidak hanya secara layanan, tapi juga secara hak atas air bersih. PPAMI menegaskan, jika anggaran besar tetapi hasilnya air keruh dan tidak layak, maka ada indikasi kuat penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan dana publik. 

PPAMI menegaskan akan terus mengawal proses hukum ini dan siap menyerahkan bukti tambahan bila diperlukan. Mereka mendesak penyidikan transparan dan tanpa intervensi agar pelaku penyalahgunaan anggaran dapat diproses sesuai hukum. 

Lokasi:

Berbagi :