Pendanaan Wisata Air Kalimalang Mengandalkan Skema Kolaboratif, Bukan Sepenuhnya APBD
Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa pembiayaan proyek pengembangan Wisata Air Kalimalang tidak hanya bersandar pada APBD. Dari total kebutuhan investasi sebesar Rp126 miliar, hanya Rp30 miliar atau sekitar 23 persen yang ditanggung oleh APBD Kota Bekasi.
Sebagian besar dana justru berasal dari kontribusi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp60 miliar, serta dukungan CSR dari berbagai perusahaan yang mencapai Rp36 miliar. Pendekatan kolaboratif ini dipilih agar pembangunan tidak membebani anggaran daerah, sekaligus memastikan program prioritas lain tetap berjalan optimal.
Pemkot Bekasi juga menekankan bahwa pengembangan Kalimalang bukan sekadar proyek infrastruktur semata, melainkan investasi strategis bagi masyarakat. Keberadaan ruang publik yang lebih nyaman dan tertata diproyeksikan membuka peluang ekonomi baru untuk UMKM, menghadirkan ruang rekreasi yang layak bagi keluarga, dan membangun citra kota yang lebih modern.
Dari sisi tata kelola, Pemkot mempersiapkan sistem pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat bertahan dalam jangka panjang.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menekankan bahwa APBD tetap difokuskan untuk menjawab kebutuhan mendesak warga.
“Kebutuhan utama masyarakat tetap menjadi prioritas. Karena itu, pembangunan Wisata Kalimalang dilaksanakan melalui kolaborasi atau gotong royong, agar APBD tetap digunakan untuk hal-hal yang langsung menyentuh warga,” ujarnya pada 25 November di Bekasi Selatan.
Melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sektor swasta, Pemkot Bekasi memastikan bahwa proyek ini dibangun di atas landasan pendanaan yang efisien, manfaat yang jelas, serta keberpihakan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Proyek Wisata Air Kalimalang sendiri mulai dikerjakan sejak 21 Agustus 2025, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Posting Komentar untuk "Pendanaan Wisata Air Kalimalang Mengandalkan Skema Kolaboratif, Bukan Sepenuhnya APBD"